Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya siapa yang memilih ketua kpk, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai siapa yang memilih ketua kpk. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
dalam pembukaan UUD, alinea ke h4 ada disitu nilai Pancasila,
Pertanyaan: dalam pembukaan UUD, alinea ke h4 ada disitu nilai Pancasila, kasus ini terjadi dahulu waktu pemilihan ketua KPK, mereka disuruh memilih Pancasila atau kitab suci. Seandainya kamu yg disuruh memilih, apa yg akan kamu pilih? Sertai alasan yg logis
Jawaban:
kalau aku kitab suci
Penjelasan:
pedoman hidup hehehe
Tahapan menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2019, memasuki putaran debat para
Pertanyaan: Tahapan menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2019, memasuki putaran debat para kandidat yang siap diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta mulai pukul 20.00 WIB.
Dalam debat ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno siap berusaha meyakinkan para calon pemilihnya dengan visi misi dan program kerjanya, serta kemampuan menjawab setiap pertanyaan dari para panelis dan dari lawan kandidat.
Sebanyak 6 ahli yang tergabung dalam tim panelis siap menguji para kandidat. Keenam panelis itu adalah Prof. Bagir Manan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Agus Rahardjo dari KPK, Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM, Bivitri Susanti sebagai ahli hukum tata negara dan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Margarito Kamis yang juga sebagai pakar hukum tata negara.
Debat pertama ini akan fokus membahas tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme yang akan dipandu oleh Ira Koesna dan Imam Priyono. Adapun debat akan disiarkan juga melalui sejumlah stasiun televisi yakni TVRI, KompasTV, RTV dan Radio Republik Indonesia (RRI).
tolong kebahasa sundain
Tahap dina 2019 contestation pamilihan Présidén, diasupkeun perdebatan babak calon anu siap jadi dicekel ku Komisi Pemilihan on Kemis, 17 Januari, 2019 di Bidakara Jakarta mimitian dina jam 20.00 WIB.
Dina perdebatan ieu, calon presiden jeung calon presiden wakil, angka serial 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sarta jumlahna serial 02 Prabowo-Sandiaga S. Uno siap coba ngayakinkeun calon pamilih jeung visi, misi jeung program gawé, kitu ogé kamampuhan pikeun ngajawab patalékan ti panelists ti calon lawan.
A total genep panelists ahli anu ngagabung tim geus siap pikeun nguji calon. panelists kagenep nya Prof Bagir Manan salaku urut Kaadilan Kapala, Prof Hikmahanto Juwana Professor Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Agus Rahardjo Komisi, Ahmad Taufan Damanik ti KPK, Bivitri Susanti salaku ahli dina hukum konstitusional sarta salah sahiji pendiri Center pikeun Studi sarta Kawijakan Hukum, Margarito Kamis anu oge ahli dina hukum konstitusional.
Perdebatan munggaran bakal difokuskeun nyawalakeun téma Hukum, Hak Asasi Manusa, Korupsi jeung terorisme anu bakal dipingpin ku Ira Koesna sarta Imam Priyono. debat bakal disiarkeun ogé ngaliwatan sababaraha stasiun televisi anu TVRI, KompasTV, RTV jeung Radio Republik Indonésia (RRI).
Analisis keempat aspek (ide cerita, isi, fungsi komunikasi, dan makna
Pertanyaan: Analisis keempat aspek (ide cerita, isi, fungsi komunikasi, dan makna tersirat) teks anekdot berikut dan tentukan manakah teks yang merupakan cerita humor dan anekdot!
Profesi Anak-Anak Ibu Penjual Kue
Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue.
Bapak Presiden : “Sudah berapa lama jualan kue?”
Ibu Tua : “Sudah hampir 30 tahun.”
Bapak Presiden : “Terus anak ibu mana, kenapa tidak ada yang bantu?”
Ibu Tua : “Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, ke-2 di POLDA, ke-3 di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak.”
Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau.
Bapak Presiden : ”Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan Ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah.”
Bapak Presiden : “Apa jabatan anak di POLDA, KPK, Kejaksaan dan DPR?”
Ibu Tua : “Sama … jualan kue juga.”
Teori Kebutuhan
Nasruddin sedang berbincang-bincang dengan Hakim Kota sambil menunggu azan subuh. Hakim kota, seperti umumnya cendekiawan masa itu, sering berpikir hanya dari satu sisi saja.
Hakim memulai, “Seandainya saja, setiap orang mau mematuhi hukum dan etika…”
Nasruddin menukas, “Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan.”
Hakim mencoba bertaktik, “Tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan dipilih?”
Nasruddin menjawab seketika, “Tentu saya memilih kekayaan.”
Hakim membalas sinis, “Memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat dan anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan?”
Nasruddin balik bertanya, “Kalau pilihan Anda sendiri?”
Hakim menjawab tegas, “Tentu saya memilih kebijaksanaan. Saya ini kan seorang hakim, kebijaksaan diperlukan dalam menjalankan tugas saya.”
Dan Nasruddin menjawab, “Terbukti, semua orang memilih untuk memeroleh apa yang belum dimilikinya.”
Mendengar hal tersebut, Hakim Kota mengakhiri pembicaraan. Nasruddin pun pamit karena azan sudah berkumandang.
Jawaban:
tidak tahu jawabnya panjang batt
9. Demokrasi berasal dari dua kata yalcu demos dan kratos,
Pertanyaan: 9. Demokrasi berasal dari dua kata yalcu demos dan kratos, Demos sendiri artinya adalah ….
a. Rakyat
b. Pemerintah
c. Negara
d. Undang-Undang
10. Pemilu legislatif adalah untuk memilih anggota berikut ini, kecuali ….
a. Gubernur
b. DPR
C, DPD
d. DPRD
11. Berikut ini yang tidak termasuk pemilu di Indonesia adalah …
a. Pemilu Legislatif
c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan kepada daerah
d. Pemilihan Menteri
12.. Tata urutan peraturan yang paling tinggi adalah ….
a. Keputusan Menteri b. Ketetapan MPR c. UUD 1945 d. Peraturan Pemerintah
13. Dalam pemilu setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara
orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa pemilu bersifat ….
a. Langsung
b. Umum
c. Jujur
d. Adil
14. Sejak merdeka Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak ….
a. 8 kali
b. 9 kali
c. 11 kali
d. 12 kali
15. Daerah tingkat provinsi dipimpin oleh ….
a. Gubernur
b. Bupati
c. Walikota
d. Camat
16. Anggota DPD setiap provinsi berjumlah ….
a. 4 orang
b. 5 orang
c. 6 orang
d. 7 orang
17. Presiden Indonesia yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat adalah ….
a. Abdurrahman Wahid
c. B.J. Habible
b. Joko Widodo
d. Susilo Bambang Yudhoyono
18. Kepala negara dan kepala pemerintahan negara republik Indoensia adalah ….
a. Raja
b. Panglima
c. Sultan
d. Presiden
19. Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara adalah ….
a, KPK
b. KPU
c. DPR
d. BPK
20. Hak yang dimiliki DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenal masalah tertentu yang
disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR dinamakan hak ….
a. Budget
b. Angket
c. Interpelasi d. Bertanya
21. Hak budget adalag hak DPR untuk menentukan …
a. Anggaran
b. Undang-undang c. Pasal-pasal
d. Otonomi daerah
22. Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh ….
a. Gubernur
b. DPR
C. MPR
d. Menteri
22. c. MPR , 9. A.rakyat
1.] salah satu contoh peran siswa dalam berorganisasi di kelas
Pertanyaan: 1.] salah satu contoh peran siswa dalam berorganisasi di kelas adalah dengan…
a. menjadi petugas piket
b. menjadi ketua regu pramuka
c. menjadin dokter kecil
d. menjadi ketua osis
2.] keputusan bersama harus ditaati dan dilaksanakan oleh…
a. bersama sama
b. anggota
c. ketua
d. sekertaris
3.] cara yang baik mengikuti musyawarah adalah…
a. bericara dengan panjang lebar
b.memotong pembicaraan oranglain
c.langsung berbicara tanpa mengancungkan tangan
d.berbicara singkat dan tidak berbelit belit
4.] tokoh yang mengusulkan rumus dasar negara diberi nama pancasila adalah
a.muh.yamin
b.muh.hatta
c.soekarno
d.soepomo
5.] rumuan pancasila yang sahter dapat dalam
a.batang tubuh uud 1945
b.pembukaan uud 1945 alinea 2
c.pembukaan uud 1945 alinea 3
d.pembukaan uud 1945 alinea 4
6.] meneladanijiwa kepalahwanan para pejuang terdahulu dengan cara
a.melakukan tawuran antar pelajar
b.melakukan demo di jalan raya
c.rajin belajar untuk meraih cita cita
d.bermalas malasan dalam belajar
7.] panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang diketahui oleh
a.soepomo
b.soekarno
c.moh.hatta
d.radjiman wedyoningrat
8.] ppki diketahui oleh
a.soekarno
b.soepomo
c.moh.hatta
d.a.a.maramis
9.] sikap sikap yang dimiliki oleh para pejuang kita adalah seperti di bawah ini kecuali
a.rela berkorban
b.sombong
c.tanpa pamrih
d.membela kebenaran
10.] pemilu indonesia di laksanakan oleh suatu lembaga yaitu
a.kpu
b.lsm
c.dprd
d.bawaslu
11.] salah satu asas pemilu di indonesia adalah langsung , yang artinya
a.boleh di wakili
b. dilaksanakan dengan segera
c.dilakukan sendiri tanpa perantara
d. dapat di ketahui orang lain
12.] lembaga penyelenggara pilkada adalah
a. kpu
b. kpud
c. tps
d. dprd
13.] berikut ini tugas tugas mpr menurut uud 1945 hasil amandmen , kecuali
a, memilih peresiden dan wakil presiden
b. mengubah dan menetapkan undang undang dasar
c.melantik peresiden dan /wakil peresiden
d. memberhentikan peresiden / wakil peresiden dalam masa jabatan nya menurut uud
14.]berikut adalah pejabat pejabat tinggi negara setingkat menteri ,kecuali ….
a. jakksa agung
b. kapolri
c. panglima tni
d. ketua kpk
15.]dalam melaksanakan kewajiban nya , peresiden di bantu oles seorang
a. wakil peresiden
b. pangllima tni
c. menteri negara
d. sekertaris negara
16.] hak daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan dan masyarakat nya disebut …
a. otonomi daerah
b. daerah atonom
c.otonomisasi daerah
d. daerah otonosasi
tolong di jawab ya !!!!!!!!!!!! thank youuu
1.a
2.a
3.d
4.c
5.d
6.c
7.b
8.a
9.c
10.a
11.c
12.b
13.a
14.b
15.c
16.a
maaf ya kalau jawabannya ada yang salah
1. A
2 a
3. d
4. c
5. d
6. c
7. b
8. A
9. b
10. A
11. c
12. A
13. A.
14. d
15. c
16. a
1) Pernyataan yang benar tentang Mahkamah Agung adalah…. A. Keputusan
Pertanyaan: 1) Pernyataan yang benar tentang Mahkamah Agung adalah….
A. Keputusan yang dikeluarkan MA dapat diubah berkali-kali
B. Keputusan MA harus bebas dari pengaruh pihak manapun
C. Pihak yang bersengketa dapat
mengajukan kasasi berkali-kali ke MA
D. Hakim Agung dapat diangkat langsung oleh presiden tanpa persetujuan DPR
2) Organisasi di sekolah yang meningkatkan kemandirian,kemampuan bekerja sama,dan keterampilan hidup para siswa anggotanya adalah….
A. Dokter Kecil
B. Koperasi Simpan Pinjam
C. UKS
D. Pramuka
3) Dalam beroganisasi,ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.Contoh hal yang boleh dilakukan…
A. Mengelola keuangan organ secara tertutup dari para anggota
B. Menjalankan organisasi demi keuntungan 1 pihak saja
C. Memberi tugas sangat berat kepada anggota baru sebagai tes ketahanan
D. Mengemukakan pendapat yang berbeda saat rapat organisasi
4) Berikut ini bentuk kampanye yang diperbolehkan…
A. Memberi ceramah untuk siswa SMA di sekolah
B. Menjelaskan latar belakang peserta pemilu di rumah ibadah
C. Menggunakan kegiatan keagamaan untuk mengenalkan partai politik
D. Menjelaskan program dan janji partai politik melalui siaran radio
5) Salah satu hak prerogatif presiden adalah memilih dan mengangkat….
A. Ketua MA
B. Ketua KPK
C. Jaksa Agung
D. Ketua DPR
1.B
2.D
3.D
4.D
5.C
menurut saya itu,semoga bisa membantu
Tajuk Menimbang Bacaleg Mantan Napi ADA perasaan senang saat mendengar
Pertanyaan: Tajuk Menimbang Bacaleg Mantan Napi ADA perasaan senang saat mendengar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Nida Gus- laili Rahmadina menyatakan tidak ada bakal calon ang- gota legislatif (bacaleg) dewan provinsi yang merupakan mantan narapidana. Hal itu disampaikannya setelah KPU Kalsel melakukan penelitian terhadap 690 baca- leg dari 18 partai politik yang masuk Daftar Calon Se- mentara (DCS). Demikian pula disampaikan Ketua KPU Banjarmasin Hj Rusnaillah mengenai 629 bacaleg yang masuk DCS anggota dewan kota. Tapi tunggu dulu. Benarkan KPU telah meneliti seca- ra cermat? Soalnya Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 15 nama dalam DCS DPR RI yang diumum- kan KPU RI pernah menjadi narapidana korupsi. Memang mereka telah bebas murni sejak lima tahun lalu sehingga bisa mencalonkan diri. Namun berdasarkan aturan Mahkamah Agung (MA), bacaleg tersebut harus mengumumkan jejak rekamnya di media massa. Terutama yang terlibat kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual. Pertanyaannya, apakah mau bacaleg mengumumkan dirinya adalah mantan narapidana korupsi. Partai politik pengusung tentu juga tidak mau mengumumkan baca- legnya mantan narapidana. Itu sama saja bunuh diri. Semestinya yang harus cermat meneliti dan meng- umumkannya adalah penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun itu ti- dak dilakukan keduanya hingga publik mengetahuinya dari ICW. ICW bahkan meminta KPU dan Bawaslu mengumum- kan bacaleg yang merupakan mantan narapidana. Ini agar masyarakat mengetahui jejak rekam bacaleg terse- but dan bisa menilai serta mempertimbangkannya saat pencoblosan. Dengan demikian masyarakat juga bisa menilai partai politik yang mencalonkannya. Kita memang tidak bisa membatasi hak seseorang selama dia telah menjalankan kewajibannya. Mantan napi juga punya hak untuk dipilih, karena mereka punya hak memilih. Mereka juga punya hak politik karena te- lah menjalani hukuman. Namun yang perlu dipikirkan, apakah partai politik ti- dak punya orang lain yang bisa dicalonkan dan disodor- kan kepada masyarakat. Masih banyak orang yang le- bih baik dari mereka. Jadi semestinya parpol tidak mencalonkan mantan napi dan masyarakat jangan sampai memilih mantan napi sebagai wakil rakyat. Hal ini karena bukan tidak mungkin mereka mengulangi perbuatannya. Saat ini saja banyak anggota dewan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apalagi jika ang- gotanya banyak mantan napi korupsi. Oleh karena itu sebagai masyarakat, mari kita melacak jejak rekam ca- leg yang akan kita pilih.(*) Banjarmasin Post Pendiri:
Jawaban:
Tajuk: Menimbang Bacaleg Mantan Napi
Dalam teks tersebut, pembicaraan berkisar pada isu keberadaan mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam pemilihan umum. Beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari teks tersebut adalah:
1. Pernyataan dari Anggota KPU Kalimantan Selatan dan Ketua KPU Banjarmasin yang menyatakan bahwa tidak ada bacaleg dewan provinsi dan dewan kota yang merupakan mantan narapidana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPU.
2. Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 15 nama dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI yang pernah menjadi narapidana korupsi. ICW meminta KPU dan Bawaslu untuk mengumumkan bacaleg yang merupakan mantan narapidana.
3. Pertanyaan mengenai apakah bacaleg mau mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana korupsi dan apakah partai politik pengusung mau mengumumkan bacaleg yang merupakan mantan narapidana.
4. Pentingnya peran KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumumkan bacaleg yang merupakan mantan narapidana agar masyarakat dapat mengetahui jejak rekam mereka sebelum memilih.
5. Pemikiran bahwa meskipun mantan narapidana memiliki hak politik dan hak untuk dipilih, partai politik sebaiknya tidak mencalonkan mereka dan masyarakat sebaiknya tidak memilih mantan narapidana sebagai wakil rakyat karena risiko terulangnya perbuatan korupsi.
6. Pentingnya melacak jejak rekam calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat.
Dalam kesimpulannya, artikel ini mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan baik dalam memilih bacaleg, terutama yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana, untuk mencegah terulangnya tindakan korupsi di dalam lembaga legislatif.
1. Hak mengadakan perubahan rancangan undang-undang diajukan pemerintah kepada DPR
Pertanyaan: 1. Hak mengadakan perubahan rancangan undang-undang diajukan pemerintah kepada DPR dinamakan?
a.hak budget b.hak britanya c.hak inisiatif d.hak amandemen
2. Keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik dengan memberikan masukan/usulan tercermin dalam
a. Perencanaan program b.perumusan program c.pelaksanaan program d.pengawasan program
3. Prinsip pemerintah demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bernama
a.terdapat lembaga penegak hukum b.hukum ditegakkan oleh penegak hukum c.setiap orang sama di mata hukum d.hukum dipahami oleh seluruh rakyat
4. badan resmi yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan setiap pemilihan kepada daerah melalui pemilihan umum adalah
a.KPU b.DPR c.DPD d.Badan Pengawas pemilu
5. gaya kepemimpinan dilakukan dengan cara pembagian tugas adil dan merata pada bawahan disebut
a.gaya otoritas b.gaya birokrasi c.gay demokrasi d.gaya liberal
6. Perwujudan demokrasi langsung untuk menentukan pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada saat
a.pemilihab Presiden dan wakil Presiden
b.pemilihan ketua mpr ri
c.pemilihan ketua kpk ri
d.pemilihan putri indonesia
7. Berikut ini demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pada awal kemerdekaan adalah
a.demokrasi pancasila b.demokrasi liberal c.demokrasi terpimpin d.demokrasi referendum
8. Contoh perbuatan patuh pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah
a. Mematuhi Semua peraturan yang berlaku b. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal c. memahami peraturan lalu lintas yang sesuai d. Mengendarai kendaraan bermotor dengan pelan
9. menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini berarti Indonesia menganut
a.teori kedaulatan tuhan b.teori kedaulatan raja c.teori kedaulatan negara d.teori kedaulatan rakyat
10. Segala keamanan dan ketertiban pada Negeri diatur oleh negara merupakan maksud dan..
a.kedaulatan ke dalam b.kedaulatan keluar c.kedaulatan negara d.kedaulatan bangsa
11. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan pada asas
a. Langsung umum Bebas Merdeka
b. Langsung umum bebas rahasia
c. Jujur adil Bebas merdeka
d. Jujur aja bebas rahasia
12. Dalam masyarakat demokratis pergantian kekuasaan secara teratur dilakukan melalui proses
a. Menunjukkan oleh pendahulunya
b. Pengangkatan berasal keturunan
c. Musyawarah para pemimpin kelompok kelompok
d. Pemilihan umum yang berlangsung secara bebas
13. Adanya kelompok oposisi yang biasa ditemukan dalam negara demokrasi berfungsi untuk
a. Memperjuangkan keadilan bagi rakyat
b. Melakukan kontrol kebijakan pemerintah
c. menyuarakan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah
d. Meluruskan kebijakan pemerintah yang salah
14. Manakah dibawah ini nilai-nilai dalam kehidupan bernegara yang tidak sesuai dengan jiwa demokratis
a.nilai mufakat b.nilai kompromi c.nilai konsensus d.nilai kesatuan
15. Berikut ini yang tidak termasuk tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945 adalah
a.menetapkan uud b.merubah uud c.memilih Presiden Dan Wakil Presiden d.mrlantik Presiden dan wakil Preseiden
1. d
2. c
3. c
4. d
5. –
6. a
JAKARTA, KOMPAS — Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia
Pertanyaan: JAKARTA, KOMPAS — Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi problem yang terus mengemuka. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu dipandang sebagai agenda yang paling mendesak diwujudkan untuk menanggulangi politik uang. Hal itu mengemuka dalam Sekolah Demokrasi yang berlangsung selama 3 hari di Leiden, Belanda, dan ditutup pada Sabtu (25/6/2022). Sekolah Demokrasi tersebut diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), KITLV, Universitas DIponegoro, serta Perhimpunan Pelajar Indonesia Leiden dan ditutup dengan seminar bertajuk ”Mendorong Kelahiran Pemimpin Alternatif Hasil Pemilu 2024”. Sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, pada dasarnya semua pihak setuju dengan pemilu yang bebas dari politik uang, baik itu akademisi paling idealis maupun politisi yang paling konservatif. Namun, mereka tidak kuasa menolak karena adanya situasi berupa ”jebakan informalitas”, yakni situasi ketika politisi merasa khawatir tidak akan bisa menang pemilu tanpa politik uang. Sementara, di sisi yang lain, masyarakat harus menerima dan bahkan ”meminta uang” kepada politisi. Sebab, pemilu menjadi satu-satunya kesempatan mereka bisa ikut mendapat insentif dari proses elektoral. Di pihak lain, pengusaha merasa harus memberi uang kepada politisi dalam pemilu karena khawatir bisnis mereka akan terkendala oleh kebijakan pemegang kekuasaan jika tidak melakukannya. Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, politik uang yang berlangsung secara masif perlu dicegah. Hal itu dilakukan dengan penangkapan kepala daerah yang melakukan tindak korupsi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat provinsi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baca juga: Ketimpangan dan Korupsi Menyandera Demokrasi Indonesia Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). Menurut Didik, tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi. Dalam kerangka itu, politik uang merupakan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu secara masif sebagai bagian dari korupsi politik. ”Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika menjadi anggota parlemen, misalnya, tidak terkena kasus di KPK, itu sudah merupakan prestasi besar,” kata Didik. Partai politik, kata Didik, dinilai juga merupakan sumber korupsi. Sebab, di sana terjadi praktik ”jual beli calon”, tetapi tidak terkena sanksi hukum. Terkait dengan hal itu, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dipertahankan karena dengan itu parpol dapat mengendalikan proses pemilihan para pejabat di eksekutif, seperti Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, serta Ketua KPK. Menurut peneliti KITLV Leiden, yang juga Guru Besar Universitas Amsterdam, Ward Berenschot, tantangan demokrasi di Indonesia masih berkisar pada tingginya tingkat korupsi, oligarki, dan partai politik. Beberapa masalah tersebut terkait erat dengan sistem elektoral yang diterapkan saat ini. Partai politik, kata Didik, dinilai juga merupakan sumber korupsi. Sebab, di sana terjadi praktik ”jual beli calon ”, tetapi tidak terkena sanksi hukum. Bagi mereka yang frustasi, bisa jadi akan memilih mengambil jalan pintas, yakni kembali ke era diktator masa lalu. Namun, seharusnya masalah tersebut dicari jalan keluarnya, termasuk untuk menghentikan praktik jual-beli suara dalam pemilu, salah satunya adalah dengan memperkuat wewenang dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Baca juga: Demokrasi dan Korupsi Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). Direktur Media dan Demokrasi LP3ES yang juga Peneliti Tamu KITLV Leiden sekaligus pengajar dari Universitas Diponegoro, Wijayanto, berpandangan, kian dekat pemilu, yang tampak hanya kesibukan menggalang koalisi dan kampanye untuk mendongkrak
TOLONG TULISKAN STRUKTUR DAN KETERANGAN NYA BRO
Jawaban:
Kepala: “Politik Uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi problem yang terus mengemuka.”
Badan: “Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu dipandang sebagai agenda yang paling mendesak diwujudkan untuk menanggulangi politik uang. Hal itu mengemuka dalam Sekolah Demokrasi yang berlangsung selama 3 hari di Leiden, Belanda, dan ditutup pada Sabtu (25/6/2022). Sekolah Demokrasi tersebut diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), KITLV, Universitas DIponegoro, serta Perhimpunan Pelajar Indonesia Leiden dan ditutup dengan seminar bertajuk ”Mendorong Kelahiran Pemimpin Alternatif Hasil Pemilu 2024”. Sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, pada dasarnya semua pihak setuju dengan pemilu yang bebas dari politik uang, baik itu akademisi paling idealis maupun politisi yang paling konservatif. Namun, mereka tidak kuasa menolak karena adanya situasi berupa ”jebakan informalitas”, yakni situasi ketika politisi merasa khawatir tidak akan bisa menang pemilu tanpa politik uang. Sementara, di sisi yang lain, masyarakat harus menerima dan bahkan ”meminta uang” kepada politisi. Sebab, pemilu menjadi satu-satunya kesempatan mereka bisa ikut mendapat insentif dari proses elektoral. Di pihak lain, pengusaha merasa harus memberi uang kepada politisi dalam pemilu karena khawatir bisnis mereka akan terkendala oleh kebijakan pemegang kekuasaan jika tidak melakukannya. Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, politik uang yang berlangsung secara masif perlu dicegah. Hal itu dilakukan dengan penangkapan kepala daerah yang melakukan tindak korupsi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat provinsi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Ekor: “Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). Menurut Didik, tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi. Dalam kerangka itu, politik uang merupakan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu secara masif sebagai bagian dari korupsi politik. ”Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika menjadi anggota parlemen, misalnya, tidak terkena kasus di KPK, itu sudah merupakan prestasi besar,” kata Didik. Partai politik, kata Didik, dinilai juga merupakan sumber korupsi. Sebab, di sana terjadi praktik ”jual beli calon”, tetapi tidak terkena sanksi hukum. Terkait dengan hal itu, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dipertahankan karena dengan itu parpol dapat mengendalikan proses pemilihan para pejabat di eksekutif, seperti Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, serta Ketua KPK. Menurut peneliti KITLV Leiden, yang juga Guru Besar Universitas Amsterdam, Ward Berenschot, tantangan demokrasi di Indonesia masih berkisar pada tingginya tingkat korupsi, oligarki, dan partai politik. Beberapa masalah tersebut terkait erat dengan sistem elektoral yang diterapkan saat ini. Partai politik, kata Didik, dinilai juga merupakan sumber korupsi. Sebab, di sana terjadi praktik ”jual beli calon ”, tetapi tidak terkena sanksi hukum. Bagi mereka yang frustasi, bisa jadi akan memilih mengambil jalan pintas, yakni kembali ke era diktator masa lalu. Namun, seharusnya masalah tersebut dicari jalan keluarnya, termasuk untuk menghentikan praktik jual-beli suara dalam pemilu, salah satunya adalah dengan memperkuat wewenang dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Baca juga: Demokrasi dan Korupsi Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022). Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) secara daring, Minggu (20/3/2022).”
.
intinya
.
Kepala: “Politik Uang dalam Pemilu Indonesia: Tantangan dan Reformasi”
Badan: “Sekolah Demokrasi Leiden Mendorong Pemilu Bebas Politik Uang”
Ekor: “Perjuangan Melawan Politik Uang dan Solusi Reformasi Pemilu”
Semoga bermanfaat
perwujudan demokrasi langsung untuk menentukan pemerintahan di Indonesia dapat dilihat
Pertanyaan: perwujudan demokrasi langsung untuk menentukan pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada saat
a. pemilihan presiden dan wakil presiden
b. pemilihan ketua MPR RI
c. pemilihan ketua KPK RI
d. pemilihan Putri Indonesia
jawabannya yang A,, soalnya yg B,C,D tuh kurang tepat
A.pemilihan presiden dan wakil presiden
Tidak cuma jawaban dari soal mengenai siapa yang memilih ketua kpk, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti 1.] salah satu, Analisis keempat aspek, 1) Pernyataan yang, Tajuk Menimbang Bacaleg, and 1. Hak mengadakan.